Kominfo Sergai Ikuti Rakor SP4N-LAPOR!, 170 Pengaduan Masyarakat Telah Ditindaklanjuti
PIKP | 20 November 2026 | Dibaca 4 kali | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sebanyak 170 pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) selama periode Januari hingga November 2026 telah ditindaklanjuti seluruhnya. Ca

Medan,

Sebanyak 170 pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) selama periode Januari hingga November 2026 telah ditindaklanjuti seluruhnya. Capaian ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Sergai dalam memastikan aspirasi dan keluhan masyarakat mendapat perhatian melalui kanal pengaduan resmi pemerintah.

Pengelolaan pengaduan tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diikuti Pranata Humas Muda Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sergai, Nurlenti Purba, bersama Admin Aplikasi SP4N-LAPOR! Sergai, Monicha Kusnia Dewi. Kegiatan berlangsung di Aula Bina Graha Kantor Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Medan, Jumat (20/11/2026).
 

Rapat koordinasi ini diikuti para pejabat dan pengelola pengaduan dari kabupaten/kota serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dua narasumber dihadirkan untuk membahas penguatan pengelolaan pengaduan dan pengawasan pelayanan publik.

Narasumber pertama, Rega Tadeak Hakim, S.T., M.M., Pranata Humas Ahli Madya pada Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan materi bertajuk “Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Pemda”. Materi ini membahas implementasi pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah serta pentingnya evaluasi dalam meningkatkan kualitas penanganan laporan masyarakat.
 

Sementara itu, James Marihot Panggabean, S.H., M.H., Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Masyarakat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, membawakan materi “Pengawasan Pelayanan Publik dalam Meminimalisir Maladministrasi Pemerintah Daerah”. Pembahasan ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagai langkah mencegah terjadinya maladministrasi di lingkungan pemerintahan.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Sergai, Nurchinta Depi Tambunan, menjelaskan bahwa Dinas Kominfo merupakan OPD pengampu layanan pengaduan masyarakat di Kabupaten Sergai. Dalam pelaksanaannya, pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! dikelola dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai substansi laporan.

Berdasarkan data Dinas Kominfo Sergai, selama Januari hingga November 2026 tercatat sebanyak 170 pengaduan masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR! dan seluruhnya telah ditindaklanjuti, dengan persentase tindak lanjut mencapai 100 persen.
Selain melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui akun media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Melalui kanal tersebut, tercatat sebanyak 119 pengaduan selama periode Januari hingga September 2026 yang juga telah ditindaklanjuti.


"Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kanal-kanal pengaduan yang tersedia apabila memiliki keluhan terhadap kinerja maupun pelayanan publik di Kabupaten Serdang Bedagai. Jangan ragu menyampaikan laporan melalui saluran resmi yang telah disediakan pemerintah, karena masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan," ujarnya.


Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut, komunikasi dan koordinasi antarpengelola pengaduan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, semakin baik. Evaluasi bersama juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi pengelolaan SP4N-LAPOR! sehingga setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara tepat dan sesuai ketentuan.

Melalui pengelolaan pengaduan yang baik, pemerintah tidak hanya menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi, tetapi juga memperoleh masukan langsung mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Media Center Sergai)

Teks/Repoprter : Lenti
Editor : Rini Ry
Admin : Julia

BAGIKAN :