[ 4 Mei 2020 by diskominfo 0 Comments ]

Pendataan JPS, Kadis Kominfo Laksanakan Monitoring di Kecamatan Silinda

Tergabung dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai (Dinas Kominfo Sergai) Drs. H. Akmal, AP, M.Si, turun ke Kecamatan Silinda untuk melaksanakan Monitoring Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS.

Termasuk dalam DTKS yaitu data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sekarang disebut dengan penerima bantuan sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Sedangkan non DTKS adalah data di luar DTKS yaitu orang miskin baru akibat dampak dari Covid 19. Pendataan tersebut dilakukan oleh pihak desa dan kecamatan, bertempat di Kantor Camat Silinda, Senin (04/05/2020).

Monitoring ini merupakan agenda yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Sergai dalam rangka mendukung program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk penanganan dampak (Covid-19) tanggal 28 April 2020. JPS yang dimaksud adalah pemberian Bantuan yang terdapat dalam DTKS maupun non DTKS serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) lewat pengalokasian Dana Desa.

Sesuai jadwal, Kadis Kominfo melaksanakan monitoring bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Panisean Tambunan, S.Sos dan Kepala Bagian Perekonomian Sekdakab, Sariful Azhar, SH.

“Kita ketahui bersama jika pandemi ini berdampak secara ekonomi terutama bagi masyarakat kita yang kurang mampu. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang, misalnya saja dikarenakan kehilangan mata pencaharian, ada kemungkinan terjadi penambahan jumlah masyarakat yang tergolong dalam kelompok pra-sejahtera atau masyarakat miskin baru karena terdampak Covid 19,” kata Akmal.

Akmal melanjutkan, monitoring pendataan ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pendataan serta bantuan yang nantinya akan distribusikan. “Kita tentu tidak ingin salah dalam penetapan data sehingga bantuan yang diberikan menjadi salah sasaran, dan ada masyarakat yang tidak terdata,” katanya.

“Masyarakat miskin baru juga akan didata untuk menerima bantuan dengan kategori keluarga miskin non-PKH atau yang tidak menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT/Sembako) dan bukan penerima BLT dari Dana Desa. Selain itu warga yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis juga termasuk dalam kategori masyarakat miskin baru yang akan di data,” pungkasnya.

Kadis Kominfo menyebut, koordinasi yang dilakukan dengan Kecamatan lewat Camat Silinda, Esdin Damanik, SE, berjalan lancar. “Sudah dilakukan serah terima laporan data DTKS, sedangkan non DTKS yang terkategori masyarakat miskin baru datanya baru akan selesai esok hari Selasa (5/5), laporan ini akan diteruskan ke Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 melalui Kepala Dinas Sosial Kab Serdang Bedagai untuk ditindaklanjuti,” pungkas Akmal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *