Berita Dinas
[ 5 September 2019 by diskominfo 0 Comments ]

Sergai Ikuti Rakornas Kominfo se Indonesia

Kadis Kominfo Drs. H. Akmal M.Si : Saatnya Era Digitaliasi Semua Dilakukan Serba Elektronik

Denpasar, Bali.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai (Kominfo Sergai) Drs. H. Akmal, M.Si bersama dengan 548 Kadis Kominfo dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengikuti Rakornas Kominfo se Indonesia. Kegiatan yang mengusung tema “Sinergitas Penyelenggaraan e-Government 2020-2024” ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 4 – 6 September 2019 di Denpasar Bali.

Rakornas ini merupakan pertemuan seluruh Kadis seluruh Indonesia yang tergabung dalam organisasi ” Forum Kepala Dinas Kominfo seluruh Indonesia”. Dalam ajang tersebut juga dilaksanakan musyawarah nasional yang akan merestrukturisasi kepengurusan forum yang dibentuk bersama, demikian dikatakan Kadis Kominfo Drs. H. Akmal, M.Si langsung dari Denpasar, Bali saat mengikuti kegiatan Rakornas, Kamis (5/9/2019).

Akmal menjelaskan, disela-sela kegiatan Rakornas, Kementerian Kominfo juga melaksanakan Bimtek Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan atau aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam laporan kegiatan yang disampaikan Sedi Priagusman Kasubdit Layanan APTIKA, LAIK dan PMK mengatakan bahwa Rakornas ini bertujuan untuk menjalin harmonisasi dan sinergi antara Kementerian Kominfo dan Kementerian lainnya serta Lembaga dalam tim SPBE Nasional dengan Daerah.

” Selain itu, diharapkan terwujudnya pemahaman komitmen bersama tentang e-Government secara nasional serta meningkatkan kapasitas Kominfo di Daerah,” kata Sedi Priagusman.

Diwaktu yang sama, Gubernur Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan rakornas yang diwakili Kadis Kominfo Provinsi Bali I Nyoman Sujaya, ST atas nama Gubernur mengucapkan selamat datang kepada peserta sekaligus terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI yang telah mempercayakan Kota Denpasar sebagai tempat acara ini.

Dalam paparannya yang berjudul “Kebijakan e-Gov di Provinsi Bali”, Gubernur menyebutkan akan terus berbenah dalam mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan SPBE di Provinsi ini,” ungkap Gubernur Bali optimis.

Rakornas tersebut dibuka oleh Samuel Aprijani Dirjen APTIKA, Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo RI. Dalam kesempatan itu Samuel juga menyampaikan paparannya berjudul “kebijakan penyelenggaraan ekosistem Aptika”

Dikatakannya, Rakornas ini selain bentuk jalinan kerja sama, diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada jenjang pemerintahan pusat sampai ke daerah harus sudah mengakomodir dan menerapkan SPBE serta penguatan satu data Indonesia.

Oleh karenanya, jajaran pimpinan Dinas Kominfo harus dapat mensinergikan ini semua, dapat mengolaborasi SPBE pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo RI dengan Pemerintah Daerah melalui fasilitasi pelaksanaan rakor Dinas Kominfo ini, harapnya.

Dirjen Aptika juga menyebutkan SPBE ini merupakan transformasi IT dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transformasi digital itu bukanlah berpindah akan tetapi melengkapi ruang yang sudah ada. ” Ini merupakan bagian dari realitas kita dengan digitalisasi, jika kita tidak mengikutinya maka ada sesuatu yang hilang dalam hidup ini,” katanya dengan serius.

Lebih lanjut disampaikan Samuel Aprijani, kita harus menuju ke era digital, SPBE dibagi secara bejenjang, apa yang menjadi tugas pemerintah pusat, apa pula yang menjadi tugas Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Aplikasi secara umum harus disiapkan oleh pemerintah pusat untuk memudahkan semua kerja di era digital. Lalu, Pemerintah Daerah menyiapkan aplikasi khusus untuk mempercepat layanan di daerah.

” Daerah tidak boleh lagi membangun data center karena Pemerintah Pusat yang menyiapkan data center kecuali yang khusus atau dikecualikan oleh Pemerintah Pusat dengan sistem ‘cloud’,” tegasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyambungkan sistem ke Provinsi dan Provinsi bertanggung jawab menyambungkan sistem ke Pemerintah kabupaten/kota, tandasnya.

Acara diisi dengan sharing seasson dari para narasumber baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Di sela-sela acara juga disampaikan Laporan Munas Forum Kominfo Provinsi seluruh Indonesia. Acara ini akan ditutup pada hari Jumat 6 September 2019 oleh Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Dirjen APTIKA Kementerian Kominfo RI, Bambang Dwi Anggono

Kadis Kominfo Drs H Akmal, M.Si disela-sela kegiatan mengungkapkan bahwa keikutsertaan Dinas Kominfo Kabupaten Sergai pada rakor ini tentunya akan menjadi penyemangat dan motivasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan sistem teknologi informasi ke arah lebih baik lagi.

” Sudah saatnya di era digitaliasi semua dilakukan dengan serba elektronik sebagai bagian dari era milenial revolusi industri 4.0,” ujarnya dengan mantap.

Dinas Kominfo Sergai serius mengikuti rakornas ini karena banyak pengetahuan dan informasi terkini akan didapatkan menyangkut kompetensi Dinas Kominfo dalam pengembangan layanan SPBE di era milenial ini, pungkas Kadis Kominfo Drs. H. Akmal, M.Si.

Berita Dinas
[ 5 September 2019 by diskominfo 0 Comments ]

Rakor Persandian dan Keamanan Informasi Daerah se- Sumut

Medan,

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang diwakili Kasi Infrastruktur dan Teknologi, Lia Anggiani, S.Sos menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persandian dan Keamanan Informasi Daerah Kegiatan Pengumpulan Data dan Penyelarasan Persandian Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Madani Medan, Kamis (5/9).

Rakor yang digelar oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara (Provsu) turut dihadiri  para Kepala OPD Prov. Sumut, para Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/ Kota se- Sumut dan para Pejabat terkait yang mengelola persandian dan keamanan pemerintah provinsi, kabupaten/kota di masing-masing daerah.

Acara yang dibuka Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara H.M.Ayub, SE, menyampaikan bahwa tujuan dari rakor adalah untuk membahas tentang insiden keamanan informasi, penilaian indeks keamanan informasi dan pemanfaatan sertifikat elektronik/tanda tangan digital dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Penerapan persandian  diatur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam  Memberikan Perlindungan dan Jaminan Persandian dan Keamanan Informasi,” jelasnya.

Menurutnya, persandian di era gital ini sangat membantu memberikan keamanan di lingkungan pemerintah  dalam mendukung penyelenggaraan e- Government atau penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik sesuai peraturan perundangan.

Pemerintah melalui Permen Kominfo Nomor 26 Tahun 2007 telah menunjuk Indonesia Security Incident Response Team On Internet And Infrastructure/Coordination Center (ID-SIRTII/CC) untuk melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri.

“Kami berharap, kehadiran Id-SIRTII secara terus menerus memberikan peringatan dini dan melakukan penegakan hukun terhadap kejahatan yang memanfaatakan teknologi informasi, “ pungkasnya.

M Ayub juga berharap, rakor ini akan menciptakan sinergitas diantara dinas yang membidangi urusan persandian dalam membangun jejaring komunikasi yang aman untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah.