• diskominfo@serdangbedagaikab.go.id
  • (0621) 442135

Rakor Pelayanan Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah

diskominfo      0

Rakor Pelayanan Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah

Kadis Kominfo Drs H Akmal, M.Si : Sergai Dukung Implementasi SP4N Untuk Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Batam,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Drs H Akmal, M.Si menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah di Golden View Hotel Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Acara yang berlangsung selama dua hari, tanggal 8-9 Agustus 2019 dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Dr Bachtiar, M.Si dan dihadiri para pejabat dari Dinas Kominfo maupun Bagian Humas tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kadis Kominfo menjelaskan bahwa dalam acara tersebut diawali penyampaian laporan kegiatan dari Ketua Panitia Dr. Handayani Ningrum, M.Si selaku Kepala Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Informasi Kemendagri yang mengemukakan bahwa kegiatan Rakor ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan untuk wilayah Sumatera terdiri dari Dinas Kominfo ataupun Bagian Humas provinsi dan kab/kota se-Sumatera.

Lebih lanjut disampaikan Handayani Ningrum, Rakor yang pertama telah dilaksanakan di Makassar Sulawesi Selatan untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Sedangkan yang kedua dilaksanakan di Jakarta untuk wilayah Jawa, Bali serta Madura. Kegiatan yang sekarang ini di Batam merupakan Rakor yang ketiga untuk wilayah Sumatera, katanya.

Sedangkan peserta Rakor, lanjutnya, sebanyak 166 orang Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) provinsi dan Kab/kota se-Sumatera dan dari Kemendagri. Rakor ini dimaksudkan untuk membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kab/kota. Juga dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kab/kota mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam berkoordinasi serta berkomunikasi. “ Rakor ini diharapkan dapat memiliki dan mensinkronkan data lengkap terkait pelayanan pengaduan dan pengelolaan informasi PPID kab/kota dengan provinsi,” jelasnya.

Selain itu Dr. Handayani Ningrum juga melaporkan narasumber dalam kegiatan ini antara lain Kadis Kominfo Kota Batam Salim, S.Sos, M.Si, Kadis Kominfo Provinsi Kepri Drs. Zulhendri, M.Si dan Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepri Ferry Manalu, S.Sos, M.M.

 Selanjutnya Kemendagri menargetkan ke depan adalah menjadikan Kementerian yang informatif  penilaian dari KIP Pusat. Dalam kesempatan ini diharapkan juga kesediaan Kapuspen Kemendagri untuk me-launching SosmedPPID Kemendagri sebagai bentuk dari informasi publik.

Dalam kesempatan yang sama Kapuspen Kemendagri Dr. Bachtiar, M.Si saat membuka Rakor menyampaikan bahwa di era sekarang ini bekerja di pemerintahan seperti berada di dalam aquarium. Semua serba transparan dan dapat terlihat oleh siapapun dan siapapun bisa melihat apapun.

Kemerdekaan Pers sangat kuat di Indonesia dan begitu independen sehingga tak bisa dibubarkan. Jika dirugikan karena kemerdekaan Pers kita hanya bisa memberikan hak jawab atau mengajukan uji materi atas Undang-Undang tersebut ke-MK.

Saat tata kelola negara dan pemerintahan beradaptasi sedemikian rupa dengan cepat seperti tata kelola keuangan, pengadaan barang jasa secara elektronik dan sekarang sudah melalui e-katalog. Kesemuanya ini bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kata Kapuspen Kemendagri.

Kemudian SPBE ini merupakan tanda-tanda bagi pemerintah daerah untuk membuka akses informasi publik seluas-luasnya. Pemerintahan harus membuat unit layanan pengaduan baik langsung maupun tidak langsung. Harus sudah ada unit kerja yang menangani pengaduan agar pemberian informasi itu tidak kontradiktif.

 “Informasi yang dilembagakan ini maka lahirlah KIP. Ada lagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KIP merupakan bentuk kompromi atau jalan tengah penyelesaian sengketa informasi di luar pengadilan,” ujarnya menerangkan.

Lebih lanjut disampaikannya, Permendagri Nomor 33/2019 mengenai Pedoman Penyusunan APBD tahun 2020 selayaknya harus memberikan dukungan anggran penuh pada bidang pelayanan pengaduan PPID.

Kapuspen mengharapkan agar Dinas Kominfo bertindak selaku jubir dari kab/kota tersebut. Setiap kab/kota harus ada jubirnya, demikian juga provinsi. Jubir kab/kota haruslah sinkron dengan jubir provinsi sehingga tidak kontradiktif dan tidak juga kontraproduktif informasi yang disampaikan kepublik, harapnya.

Diakhir sambutannya Kapuspen berpesan bahwa kita sebagai aparatur harus bekerja ikhlas dan murah senyum apalagi yang bekerja pada layanan pengaduan. Pastikan bahwa aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor yang sudah diterapkan menggantikan Sarana Pengaduan dan Aspirasi (SaPA). Pastikan dukungan APBD tersedia untuk layanan pengaduan dan pengelolaan informasi publik, ungkap Bachtiar.

Kadis Kominfo Drs H Akmal, M.Si menyampaikan bahwa Pemkab Sergai sangat mendukung implementasi aplikasi SP4N di daerah. Hal ini demi meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat serta untuk membangun sinergitas antara Kemendagri dengan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, kata Akmal.

Leave a Reply

kadis2.jpg

eGovernment Kabupaten Serdang Bedagai

Profil Dinas Kominfo Serdang Bedagai

Kalender