Berita Dinas
[ 25 April 2019 by diskominfo 0 Comments ]

Bimtek PPID 2019, Peningkatan Kualitas Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Deli Serdang,

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sedang Bedagai (Sergai) turut serta pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun 2019 bertempat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (25/4).

Kasi Kehumasan, Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Nurlenti Purba, S.Sos, M. Ikom, sebagai perwakilan dari Dinas Kominfo Sergai turut hadir bersama dengan beberapa pejabat struktural dan pengawas Dinas Kominfo Provsu, PPID Pembantu OPD Provsu dan PPID Utama Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provsu dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang diwakili Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara H. Nouval Mahyar, SH, M.Hum. “Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang berupaya mewujudkan Visi Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat. Sejalan dengan itu, PPID dituntut perannya dalam mendukung visi melalui pemberian informasi yang benar dan akurat,” ungkap Nouval saat memberi kata sambutannya.

Seiring dengan perkembangan informasi pada era teknologi millennials, kebutuhan informasi berjalan dalam hitungan detik, sehingga dibutuhkan kesiapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menghadapi derasnya pemintaan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang kinerja Pemerintah. “Saat ini, pemerintah harus lebih responsif terhadap keterbukaan, karena dengan keterbukaan akan timbul legitimasi dan kepercayaan publik,” ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Provsu, Drs. H. Mhd. Fitriyus, SH, MSP turut menyampaikan bahwa, forum koordinasi PPID merupakan wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan dan pengawasan PPID.

“FKPPID merupakan upaya menyamakan persepsi masing-masing PPID pembantu di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga peserta dapat memahami informasi yang bersifat umum no publish, termasuk informasi berkala yang bermuat profil OPD, perencanaan, anggaran dan laporan keuangan yang selama ini dianggap rahasia.” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi selaku narasumber mengatakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dalam penilaian menggunakan kuesioner yang terdiri dari indikator pengembangan website, indikator pengumuman informasi publik, indikator pelayanan informasi publik dan indikator penyediaan informasi publik.