• diskominfo@serdangbedagaikab.go.id
  • (0621) 442135

Koordinasi dan Penerapan Tata Kelola dan Manajemen SPBE dan Sosialisasi Perpres 95/2018 tentang SPBE

diskominfo      0

Koordinasi dan Penerapan Tata Kelola dan Manajemen SPBE dan Sosialisasi Perpres 95/2018 tentang SPBE

Jakarta,

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sedang Bedagai (Sergai) turut serta pada acara Koordinasi dan Penerapan Tata Kelola dan Manajeman SPBE dan Sssialisasi Perpres 98/2018 Tentang SPBE yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bertempat di  Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (29/3).

Turut hadir Kadis Kominfo Sergai H Ikhsan, AP, hadir Kabid Penyelenggaraan E-Government, Mhd. Fadhil Isa, S.STP dan Kasi Infrastruktur dan Teknologi, Sudiyono, S.Kom.

Dalam kata sambutannya, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini mennyampaikan,  Kementerian PANRB akan mendorong  instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk dapat memperbaiki tata kelola penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan keterpaduan dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, tidak sedikit penerapan instansi pemerintah yang belum berhasil dalam membangun SPBE di instansi masing-masing, sehingga menimbulkan pemborosan anggaran. Hal itu terjadi antara lain disebabkan pembangunan SPBE bersifat parsial. “Instansi pemerintah membangun aplikasi secara sendiri-sendiri, padahal aplikasi tersebut dapat dibagi pakaikan untuk seluruh instansi pemerintah,” katanya.

Dikatakan, setidaknya ada empat layanan administrasi pemerintahan, yaitu layanan perencanaan dan pengganggaran berbasis elektronik (e-budgeting), layanan kepegawaian berbasis elektronik (e-kepegawaian), layanan tata naskah dinas (e-office), dan layanan pengaduan publik berbasis elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Rini menyebutkan, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan SPBE di dalam dan antar instansi pemerintah. Penerapan SPBE yang terpadu akan mentransformasi sistem pemerintahan, baik dari segi tata kelola pemerintahan, tata kelola aplikasi, dan infrastruktur, serta manajemen pelaksanaan dari kedua hal tersebut yang mengedepankan prinsip berbagi sumber daya, kolaborasi, dan integrasi antar instansi pemerintah.

Untuk percepatan implementasi SPBE yang terpadu, mengurangi inefisiensi anggaran, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah, dilakukan pembangunan/pengembangan aplikasi umum berbagi pakai untuk bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik. “Dalam Perpres 95 disebutkan bahwa pelaksanaan percepatan SPBE ini dilakukan paling lambat dua tahun setelah Perpres ditetapkan,” jelasnya.

Leave a Reply

kadis2.jpg

eGovernment Kabupaten Serdang Bedagai

Profil Dinas Kominfo Serdang Bedagai

Kalender